KORUPSI DI NIAS, KAPAN TUNTASNYA?

Rakyat Nias Bersatu Usung Isu Korupsi

 

Koresponden ‘Nias Barat Siapa Yang Punya?’ tadi malam menyatakan bahwa akan ada demo susulan besok pagi 11/11/2008 jika aspirasi rakyat Nias melalui AGRENIS tidak ditanggapi secepatnya. Demo besar-besaran itu bisa saja terjadi lagi mengingat ketidak seriusan para penegak hukum untuk menyelesaikan masalah korupsi oleh Oknum Bupati Nias tersebut.

 

Aliansi Gerakan Rakyat Nias (AGRENIS) pernah berdemo pada tanggal 31 Oktober 2008 lalu dan aspirasi mereka telah diterima oleh Wakil DPRD NIAS. Dalam kesempatan itu pihak DPRD Nias berjanji untuk menindak lanjutinya, namun setelah dicross chek ternyata Ketua DPRD NIAS menyatakan kepada peserta demo “tidak ada aspirasi AGRENIS yang sampai pada kami”. Pernyataan itu hampir saja menyulut emosi peserta demo. Mengapa Ketua DPRD menyatakan hal itu? Buktinya sejak tanggal 31/10 masih berada di tangan Wakil Ketua DPRD ibu Srila Baeha yang masih kerabat oknum Bupati Nias yang sedang mendapat sorotan masyarakat itu . Dalam kesempatan itu terlihat kekurang kompakkan antara sesama Anggota DPRD karena Ibu Srila Baeha membela diri bahwa dokumen itu ada ditangannya, namun Ketua DPRD tidak pernah ada ditempat, “bagaimana saya meneruskannya?” sambil teriak.

 

Beberapa media sempat memberitakan tentang berbagai kasus korupsi di Pulau itu khususnya di Kabupaten Nias. Namun sampai sekarang tidak ada hasil apapun dari penyelidikan para penegak hukum. Bahkan dihubung-hubungkan oleh rival politiknya dalam berbagai media bahwa sejak Oknum Bupati itu mulai diproses kasusnya beberapa tahun silam, beberapa pejabat yang berhubungan dengan pengusutan kasus tersebut telah dimutasi dan dipindahkan.

 

Demi kepastian hukum kedepan, sebaiknya penegak hukum, misalnya KPK segera menangani kasus korupsi di Nias itu dengan serius, kasihan masyarakat dan selain itu supaya para pejabat berkonsentrasi membangun dan memikirkan solusi bagi masyarakatnya di daerah Nias. “jangan sampai para pejabat teras di Nias itu menghabiskan waktu mereka hanya untuk upaya menangkis serangan-serangan dari rakyatnya sendiri”. Kasus ini sudah berkali-kali diproses, kemungkinan besar tidak ditemukan penyelewengan korupsi, jika demikian maka sebaiknya segera ditutup kasus ini. Berarti yang bersangkutan tidak bersalah, untuk apa lagi harus menghabiskan waktu untuk demo seperti itu. Jangan ada opini seakan-akan sudah korupsi, tetapi tidak terbukti, sama saja menjatuhkan vonis kepada orang yang tak bersalah. Sehingga dengan demikian masyarakat membutuhkan kepastian hukum, kasihan beliau karena pasti menanggung beban pikiran yang berat atas semua ini.

 

Seharusnya masyarakat Nias sedang bergembira menyambut Pemekaran 2 kabupaten dan 1 kota pada tanggal 29 Oktober lalu. Malah keadaannya semakin rumit sehubungan dengan isu korupsi yang sudah lama diusung oleh beberapa lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Nias itu sebelumnya.

 

Doa kami semoga persoalan ini segera memiliki kepastian hukum yang tetap dan pasti, sehingga daerah itu tidak terus menerus dilanda krisis kepercayaan kepada pemimpinnya.

 

 

Iklan

11 pemikiran pada “KORUPSI DI NIAS, KAPAN TUNTASNYA?

  1. Mahasiswa adalah harapan Masa Depan Nias
    Oleh : Semieli Lombu
    Koord. Umum Kelompok Aksi-Study Mahasiswa Nias

    Mahasiswa yg pada prinsipnya adalah kaum intelektual, maka hanya akan mempunyai 2 kemungkinan.
    Pejuang Atau Pecundang ??????????????????????

    saat ini sangat jelas bahwa kasus bupati Nias sedang hangat dibicarakan oleh publik, maka kita sebagai mahasiswa yg notabene adalah agen of change harus mampu bersama-sama dengan rakyat untuk menyanyiokan lagu, lagu perlawanan.

    dari kami KS-KaWaN

    Salam Pembebasan..

  2. Penjarakan Binahati B. Baeha sebagai Koruptor No 1 di dunia yang tidak pernah tersentuh oleh Hukum

    oleh : Restu Jaya Zebua

    mari bersaatu dengan gerakan rakyat.
    Anda yakin…??? Mari melawan!!!dan Kita Menang!!!!

    mengapa harus takut pada matahari..??
    kepalkan tangan dan halau stiap panasnya.
    mengapa harus takut pada malam hari…??
    nyalakan api dalam hati usir segala gelapnya.
    mengapa harus takut pada koruptor..?
    rapatkan barisan dan melawan samapai rakyat sejahtera dan menang.

    JabAt erat…
    Salam Juang…!!

    Restu Jaya Zebua.

  3. Melawan Korupsi Dengan Kepalan Tangan Oleh Seluruh Rakyat
    oleh : Anselmus Gulo
    Ketua PMKRI Cabang Nias

    Tanpa merapatkan barisan dan turun ke jalan merobohkan kekuatan koruptor di nias, maka rakyat tak bisa menang. kita tatap dalam cengkraman serigala dan drakula penghisp darah manusia (rakyat).
    berawal dari kasus PSDH, Bantuan bencana alam sampai ke bantuan menkokesra tuan bupati Nias selalu trlibat dalam kasus tesebut.

    seharusnya rakayat yg sudah mengerti akan kehancuran ini kita perlu menyatukan pemahaman dan merapatkan barisan untuk melawan koruptor.
    selama ini, kita terbuai dengan lamunan dan hipnotis oleh pengusa karena kita tak mengerti bahwa kita di perlakukan tidak adil, di tindasdan sebentar lagi hancur dan mati.
    untuk itu, kepada seluruh rakyat nias, jangan ragu, jangan takut, jangan menyerah mari bersorak, berteriak dan satu kata untuk penjajah lawan.
    Pmkri yg merupakan bagian dari Aliansi Gerakan Rakyat Nias (AGRENIS) mengajak kita untuk tetap mendengungkan perlawanan.
    uji dari kepedulian rakyat adalah dengan terlibat langsung sebagai tonggak dan agen perubahan.

    Anda senang nias terjauhkan dari kesengsaraan???
    Maka anda harus melawan, jangan hanya menjadikan kasus korupsi sebagai jembatan politik kepentingan sendiri atau kelompok.

    Lawan…lawan…lawan…dan….Menang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. Cukup sudah pembodohan yang telah dibuat para penguasa kepada rakyat kecil…!!!
    saat ini rakyat jangan pernah gentar mengumandangkan suara kebenaran,meneriakkan ketidakadilan

    Kasus bupati NIAS, Tuan Binahati B.Baeha sudah cukup lama (sejak tahun 2004)
    Kalau di negeri ini juga telah ada sebuah lembaga yaitu KPK yang katanya punya misi memberantas korupsi & bahkan telah menjebolkan pejabat2 dari sluruh indonesia ke penjara yang notabene adalah Koruptor. Pertanyaannya adalah ada apa dengan kasus B3 ???
    Mengapa sampai saat ini kasus tsb tak pernah tertuntaskan ???
    ada apa dibalik ini semua
    ataukah dalam hal ini terlalu banyak yang punya kepentingan apalagi menjelang pemilu 2009 ???
    Mampukah KPK Menuntaskan kasus ini…???
    mari kita uji..!!

    Saat ini rakyat harus berteriak…
    satukan Barisan
    Rakyat bersatu, Rakyat Menang…!!!

    Efik Gulo
    Ketua SMPT IKIP Gunungsitoli

  5. <a href=”rakyat da miskin gitu, ada juga org yg tega korupsi”title=”heran dah.kapan majunya ya”

  6. Bupati Nias Akan Diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
    Jum’at, 14 November 2008 | 07:20 WIB

    TEMPO Interaktif, Jakarta: Diduga korupsi dana bantuan Tsunami Rp 3,7 miliar, Bupati Nias Binahati B. Baeha diadukan sejumlah koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Nias dan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pukul 09.30 WIB pagi (14/11) ini.

    “ICW akan dampingi Koalisi LSM Nias laporkan kasus dugaan korupsi dana bantuan tsunami yang diduga dilakukan oleh bupati Nias,” ujar Anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) yang juga Koordinator Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho melalui pesan singkatnya.

    Menanggapi laporan yang akan disampaikan oleh ICW, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mempersilahkan ICW dan koalisi LSM Nias untuk menyampaikan laporannya ke bagian pengaduan masyarakat KPK. Menurut Johan semua laporan akan melalui proses telaah terlebih dahulu.

    “Silahkan saja melapor, sebab semua lapoan yang masuk ke KPK pasti akan diproses dan semua laporan yang masuk akan melalui proses telaah terlebih dahulu,” ujar Johan yang dihubungi Kamis (13/11) malam.

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan 9 kasus penyimpangan APBD Nias tahun 2005 dan 2006 senilai Rp 51,6 miliar. Hasil temuan ini telah dilaporkan ke DPR RI pada tanggal 30 Maret 2007. Penyimpangan itu dinilai melanggar PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

    Cheta Nilawaty

    baca http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2008/11/14/brk,20081114-145914,id.html

  7. Pak Ranto, jangan plin plan, kami siap mati untuk kebenaran …!

    Sat, 30 August 2008 01:52:56 | Koran Lacak, Nias | IP: 121.52.55.202

    1,908 KPK MINTA USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI BUPATI NIAS BINAHATI B BAEHA

    KPK MINTA USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI BUPATI NIAS BINAHATI B BAEHA

    KAJARI GUNUNGSITOLI DEDERUSKANDAR SH,MH KOMITMENNYA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI NIAS DIRAGUKAN

    Seguadang kasus KKN kini telah menjadi Berita sehari – hari di pulau Nias kesemuanya menjurus pada penghancuran Nias, yang telah luluhlantahkan Gempa pada beberapa tahun lalu, hal ini dapat Kita lihat. Dari berbagai pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat teras, khususnya orang nomor satu di kabupaten Nias BINAHATI B. BAEHA, beserta kroni – kroninya sampai saat ini tindakan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sangat diragukan, betapa tidak sejumlah kasus korupsi yang telah dan sedang ditangani Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang bermuara melibatkan pejabat – pejabat teras di Kabupaten Nias al hasilnya tidak pernah terwujudnya konsekwensi hukum.

    Dari sekian banyak kasus dugaan Korupsi yang sedang termuseumkan di Lembaga Institusi Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang melibatkan Tuan BINAHATI B. BAEHA antara lain, Pertama Kasus Dana PSDH/PSDA Tahun 2001 / 2002 yang dikuncurkan oleh pemerintah Pusat Ke Kabupaten Nias melalui No, Rek. 032. 0002.13823.001 BNI Cabang Gunungsitoli. Dana ini sama sekali belum dimuat dalam APBD pos penerimaan Daerah sehingga diduga keras dana dimaksud raib dan dikorupsi Tuan BINAHATI B. BAEHA. yang statusnya sebagai tersangka.Oleh Bapak Presiden RI telah mengeluarkan surat izin pemeriksaan Kepada Binahati B. Baeha No. R.56/PRES/12/2004, namun aneh bin ajaib, dari seluruh tersangka Koruptor hanya tuan Binahati yang tidak terjamah oleh Hukum terkesan Kebal Hukum, Kedua Sebagaimana hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas APBD Nias tahun 2005 dan 2006 yang telah diserahkan kepada DPR-RI tanggal 30 Maret 2007 telah menemukan 9 kasus penyimpangan dengan Nilai Rp. 51.640.854.893,- diantaranya yang cukup dan sangat jelas melanggar PP No. 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjaban keuangan Daerah Yang dilakukan BINAHATI B. BAEHA, SH juga sampai sekarang konsekwensi penegakan supremasi hukum tidak jelas. Ketiga Dugaan Praktek KKN pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Nias Ta. 2006 Rp. 5.284.000.000.- dilaksanakan tanpa tender / tanpa pengumuman tetapi dilakukan melalui penghujukan langsung hal ini telah melanggar Keppres No 80 tahun 2003 sebagaimana kreteria pengadaan barang dan jasa pada lampiran I dan ayat 5 pasal 17. Keepat Bantuan Bencana Alam Banjir Bandang tahun 2001 yang diperkirakan milyaran rupiah sampai detik ini belum dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Termasuk Bantuan Tsunami 26 Desember 2004 dan bantuan Gempa 28 Maret 2005 yang masuk dalam rekening daerah dan rekening Pribadi masih tidak Jelas. Belum lagi menyangkut Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan dari MENKOKESRA yang diperkirakan Miliaran rupiah.

    Menyikapi tentang kasus ini maka oleh wartawan Koran Lacak mencoba melakukan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (25/8) ternyata tidak berada ditempat, berdasarkan informasi yang diperoleh legi berada luar Pulau Nias.

    Yohanes Giawa mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Nias saat dikonfirmasi oleh Koran Lacak menyatakan bahwa Kasus yang melibatkan BINAHATI B. BAEHA sudah sangat lama tanpa ada proses pengusutan yang jelas terbukti sampai saat ini kasus tersebut tidak pernah tuntas sementara sudah berkali – kali terjadi pergantian pimpinan pada Institusi Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Yohanes yang juga mantan Presiden Mahasiswa STIE Pembangunan Nasional Nias melanjutkan komitmen penegakan supremasi hukum dari pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli “ Tidak Mampu “ menjalankan Agenda Reformasi dalam konteks pemberantasan Korupsi sehingga di mata awam dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gunungsitoli disinyalir sedang berkolaborasi / bermain main dalam penyelesaian kasus ini yang muaranya tidak lebih hanya menjadi agenda politik bagi yang berkepentingan, tentu kalau tidak maka oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli secara tidak langsung membangun krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan supermasi hokum di Kabupaten Nias. Untuk itu kepada penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar kasus ini segera melimpahkan kepengadilan dan apabila kejaksaan Negeri Gunungsitoli tidak mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat maka diharapkan KPK se-segera mungkin mengambil alih kasus ini untuk mendapat kepastian Hukum.

    Senada ditekankan oleh Yusman Zendrato Koordinator Aliansi Gerakan Nias (AGRENIS) menyangkut sikap Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk menyelesaikan Kasus ini sungguh sangat diragukan untuk itu mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan BINAHATI B. BAEHA, tangkap dan penjarakan, apa bila tidak maka KPK juga tidak lebih bagian dari pelaku Korupsi.
    Sungguh aneh kasus yang melibatkan BINAHATI B. BAEHA yang notabene berskala daerah sepertinya hokum sangat kesulitan untuk menjamahnya sementara kasus – kasus besar yang melibatkan beberapa pejabat teras berskala nasional dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan ada yang sudah sampai pada putusan pengadilan, mungkin benar Informasi yang berkembang BINAHATI B.BAEHA salahsatu orang yang sulit tersentuh oleh hukum apapun dan mampu mengamankan seluruh institusi yang berkewenangan menangani kasusnya. YASON HULU / FESIANUS NDAHA.

    Berita ini termuat Pada Koran Lacak (27- 02 September 2008)
    Sumber Berita Oleh :

    Sumber Berita akurat dan bertanggungjawab :

    1. Yusman Zondrato Koor dinator AGRENIS Telp/Hp : 081376225620
    Alamat Jln. Yosudarso Depan Kampus Ikip G.Sitoli Kab. Nias
    2. Fesianus Ndraha, Ka.Biro Koran Lacak Hp.081361690940
    Alamat, Jln. Diponegoro No.375 Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kab. Nias.
    3. Yasozanolo Hulu, Hp. 081263005050 Jln. Fondrako Kec. Gunungsitoli Kab. Nias
    4. Atoni Waruwu, Hp. 081362213463 Alamat, Jln. Diponegoro No. 118 Gunungsitoli Kab. Nias.
    KESE-KESE belum tentu berisi diskusi ilmiah atau mengandung kebenaran universal (tergantung pada opini pribadi masing-masing). Jadi pembaca harus bijaksana memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak.

    KAMI memiliki hak (bukan kewajiban) meng-edit bahkan menghapus Kese-Kese yang menurut kami tidak layak.

    ISI serta akibat atau pengaruh Kese-Kese adalah di luar tanggung jawab NiasIsland.Com.

    PEMBACA harus telah menyetujui semua klausa di atas sebelum berselancar di halaman KESE-KESE.

  8. AGRENIS desak kepastian hukum soal kasus Bupati Nias
    Tuesday, 11 November 2008 08:14 WIB
    WASPADA ONLINE

    GUNUNGSITOLI – Untuk kedua kalinya puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Rakyat Nias (Agrenis) melakukan aksi damai di DPRD Nias. Mereka mendesak kepastian hukum soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Nias, Senin (10/11).

    Massa sambil membawa berbagai spanduk dan poster berjalan kaki mulai dari depan Kampus IKIP Gunungsitoli menyusuri Jalan Yos Sudarso dan selanjutnya berkeliling Kota Gunungsitoli yang berakhir di Gedung DPRD Nias di Jln Gomo. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengakibatkan arus lalulintas macet di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Namun dengan pengawalan petugas dari Polres Nias yang dipimpin langsung Kapolres Nias, AKBP Albertus Sampe Sitorus kemacetan dapat dikendalikan.

    Kedatangan massa Agrenis untuk menagih janji dan mendesak DPRD Nias untuk menyurati pihak penegak hukum yang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Nias untuk memberikan kepastian hukum soal dugaan korupsi itu. Seperti halnya kasus dugaan korupsi dana PSDA tahun 2001 sebesar Rp2,3 miliar sudah empat tahun belum ada kejelasan. Demikian juga kasus dugaan korupsi lainnya yang telah dilaporkan oleh masyarakat kepada penegak hukum.

    Massa sempat menunggu beberapa saat di halaman gedung DPRD Nias karena pada saat itu seluruh anggota DPRD Nias sedang melakukan rapat. Namun akhirnya Ketua DPRD Nias, M Ingati Nazara didampingi Wakil Ketua masing-masing Arisman Harefa dan Sirila Baeha beserta sejumlah anggota dewan menerima pengunjuk rasa untuk berdialog.

    Ketua DPRD Nias, M Ingati Nazara, AMd kepada pengunjukrasa menyatakan pada prinsipnya DPRD Nias sepemahaman dengan apa aspirasi yang telah disampaikan.

    Menurut Nazara, apa yang menjadi tuntutan massa Agrenis telah direspon sebelumnya oleh DPRD Nias dengan menyurati lembaga penegak hukum yang menangani kasus dugaan korupsi dana PSDH. Nazara mengimbau kepada seluruh pengunjukrasa dan masyarakat Nias untuk tetap bersabar menunggu proses hukum soal kasus dimaksud.

    Demikian juga kasus dugaan korupsi lainnya yang telah dilaporkan masyarakat, Nazara mengharapkan kepada masyarakat untuk memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan tugasnya dan tidak melakukan intervensi atau dengan serta merta menjatuhkan vonis, Bupati Nias sudah pasti bersalah.

    Menurut Ketua DPRD Nias, dengan belum adanya kepastian hukum tersebut sebenarnya sangat merugikan masyarakat Nias karena Bupati Nias merasa tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah untuk membangun daerah ini sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia .

    Sementara itu informasi yang didapatkan Waspada menyebutkan terkait kasus dugaan korupsi dana PSDH Tahun 2001 sebesar Rp 2,3 miliar, BPK dan BPKP telah melakukan audit proyek dimaksud dan hasilnya tidak ditemukan kerugian negara sehingga pihak Kejatisu yang menangani kasus itu telah mengusulkan kepada Kejagung untuk di SP 3 kan.

    Patuh
    Secara terpisah Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH menanggapi aksi demo tersebut mengatakan dirinya sebagai warga negara patuh dengan hukum dan mengakui sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh penegak hukum terkait penggunaan dana PSDA dimaksud.

    Dia mengharapkan kepada berbagai elemen masyarakat Nias untuk tidak serta merta menvonis dirinya sudah pasti bersalah. Bupati juga menyatakan siap berdialog terkait dugan korupsi yang dituduhkan kepadanya agar masyarakat mengetahui bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya.
    (wir/a35)

    baca http://www.waspada.co.id/berita/-agrenis-desak-kepastian-hukum-soal-kasus-bupati-nias.html

    Mansyur (nias)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s