Sebaiknya Pemerintah Mengambil Sikap Menyetujui Pemekaran Daerah

Jakarta, 17 Juni 2008

Golongan Putih makin marak, bahkan secara nyata-nyata kelompok ini berkampanye untuk mencari simpatik. Kita belajar dari PILKADA SUMUT DAN JABAR, sebagai bukti kekecewaan masyarakat kepada Pemerintah, rakyat memilih untuk diam dan tidak menentukan pilihan kepada salah seorang calon yang ada dalam pesta demokrasi tersebut.  GOLPUT bisa mencapai 25% kurang lebih, yang sesungguhnya justru sangat mengkawatirkan semakin bertambah lagi menjelang pemilu 2009.

Bergulirnya proses ‘pemekaran daerah tingkat kabupaten/kota dan juga tingkat propinsi’ yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Indonesia, akan menjadi isu politik menjelang pemilu 2009. Mengapa? Karena jika pemerintah tidak segera mengambil sikap yang memihak kepada rakyatnya sendiri maka kekecewaan masyarakat semakin besar. Sebab Pemekaran Kelompok 12 dan 15 daerah calon daerah otonom baru itu merupakan inisiatif DPR RI, namun dalam berbagai kesempatan pemerintah menyatakan untuk menundanya. Artinya bola panas sekarang tentu di tangan pemerintah melalui DDN dan OTDA, jika menyetujuinya maka pemekaran akan jadi. Sikap ambivalensi inilah yang menjadi keraguan para pejuang di setiap daerah masing-masing, karena kejenuhan dan kelelahan dalam memenuhi syarat-syarat pemekaran sesuai dengan UU itu dan sebagian besar telah melengkapinya.

Jika ada kata sepakat setuju dari pemerintah atas inisiatif DPR RI tersebut, maka pemekaran segera dilaksanakan. Dengan syarat bahwa calon daerah tersebut memang memenuhi Syarat Normatif Pemekaran Wilayah:

1. Keinginan Masyarakat Daerah Dan Kemauan Politik Pemerintah Daerah.
2. Study Kelayakan Pendahuluan (Dalam Bentuk Suvey) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat.
3. Usul Pembentukan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerntah (Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian (no.2) disertai dengan Surat Keputusan DPRD II dan DPRD I bahwa menyetujui usulan Pemekaran tersebut.
4. Berdasarkan Surat Gubernur tersebut DDN dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut:
   • Menugaskan Tim untuk observasi ke daerah yang dimaksud.
   • Membuat rekomendasi atas hasil obeservasi tersebut kepada DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah).
5. DPOD memberi tanggapan jika diperlukan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat DPOD untuk penelitian lebih lanjut.
6. Berdasarkan point 5, DPOD dalam rapat anggota membuat pernyataan tertulis untuk memberi saran dan pendapat kepada Ketua Dewan DPOD tentang usul Pembentukan Daerah, dan dalam rapat tersebut DPOD akan mengambil sikap ya atau tidak terhadap usul pembentukan suatu daerah.
7. Jika Ya, maka Menteri Dalam Negeri dn Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otnomi Daerah mengajukan usul pembentukan daerah tersebut beserta rancangan UU Pembentukan Daerah Kepada Presiden.
8. Jika Presiden setuju atas usul tersebut maka RUU Pembentukan Daerah disampaian kepada DPRRI untuk disetujui.
9. Jika RUU menjadi UU maka Pembentukan Daerah tinggal pelaksanaan DDN dan Otonomi Daerah.
10. Pelantikan PLT sebagai langkah awal untuk Pemerintahan Daerah Otonom baru yang bekerja selama setahun untuk mempersipakan PILKADA.

Kalau kita lihat dari urutan proses pembentukan daerah di atas, tidak begitu sulit ditempuh, khususnya Kabupaten Nias Barat yang  sudah digulirkan sejak tahun 2004 kepada DPR RI dan Pemerintah waktu itu.

Sebenarnya jika Pemerintah segera mengambil sikap menyetujui Pemekaran Daerah sangat menguntungkan pada posisi tawar agenda-agenda Nasinaol pada saat ini (tahun 2008 ini) sebab sebentar lagi tentu Pemerintah dan KPU/KPUD akan sibuk mengurus persiapan PEMILU 2009 tentunya. Memang polemik yang dihadapi adalah beberapa kerancuan seperti: 

1. Kesediaan Anggaran (Anggaran di daerah induk harus tersedia) apakah di APBD kabuaten induk sudah menganggarkan sebelumnya?
2. Kesediaan Anggaran di tingkat provinsi (Oleh Gubernur harus menjamin dapat terselenggaranya Pemeritahan Daerah Otonom Baru tersebut).
3. Apakah masih diberi kebijakan baru dalam pembentukan KPUD di Daerah Otonom Baru tersebut sehingga persiapan pemekaran ini tidak terkesan sangat buru-buru. 
4. Swadaya Masyarakat adalah yang paling efektif untuk mendorong terselenggaranya Pemerintahan Daerah Otonom baru.

Semoga, pada rencana hari ini 17 Juni 2008 dan 24 Juni 2008 yang akan datang dalam acara pembahasan 12 calon Daerah Otonom baru memberikan pencerahan baru tentang “KEPASTIAN PEMEKARAN DAERAH INI” dan tidak lupa berdoa agar Kabupatn Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara) mendapat keberuntungan untuk dapat dimekarkan secara bersama-sama juga. (Mustika Ranto Gulo)