Siapa Yang Jadi Tumbal Kegagalan Pemekaran Kabupaten Nias ?

Jakarta 18 Mei 2008

Pertanyaan ini menimbulkan banyak tafsir yang sangat bias, karena “kegagalan” tidak enak didengar bahkan dialami dan dirasakan. Sejak tahun 2003 isu pemekaran khusus Nias Barat sangat gencar dan telah mengalami berbagai tahap proses yang gemilang suksesnya. Namun, akhirnya pada hari ini, penulis mendapatkan informasi aktual bahwa “PEMEKARAN BUKAN DITUNDA TETAPI DITOLAK” hal ini tidak merubah pernyataan Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu di Koran-koran nasional.

Ketika kami klarifikasi kepada orang yang berkompeten sebagai oknum yang mengurus  PEMKERAN NIAS, menyatakan bahwa koran-koran nasional itu salah tulis (?). Sangat menggelikan sekali, itulah yang membuat kami terbeban menulis artikel ini, agar jangan semakin menyesatkan masyarakat Nias.

Dengan adanya klarifikasi resmi dari pejabat yang dapat dipercaya bahwa PEMEKARAN Kelompok 15 untuk sementara dihentikan, sekalipun tekanan dari berbagai pihak terus menerus mengalir baik dari politikus nasional maupun para pengusaha asal daerah yang akan dimekarkan. PEMEKARAN KELOMPOK 15 TETAP NO! KECUALI ADA MUJIZAT. 

Jika upaya-upaya tersebut tidak benar dan tidak jadi kenyataan yang sesuai harapan, lalu siapa yang bertanggung jawab? Di daerah-daerah banyak yang hanya menaruh kepercayaan kepada salah satu sumber informasi saja, yang juga memiliki kepentingan pribadi terhadap pemekaran di daerahnya masing-masing.

Upaya pemekaran telah banyak melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, baik masyarakat adat maupun birokrat di daerah. Pemkab Induk harus lebih arif dalam menyampaikan berita yang benar bahkan dalam mengambil tindakan pun harus antisipatif, misalnya ”Pengumpulan Dana Masyarakat” melalui pemotongan gaji PNS dan Para Pensiunan PNS, Kepala Desa dan semua lapisan masyarakat. Hal ini bisa memicu kesalah pahaman diakar rumput yaitu masyarakat yang tidak mengerti apa-apa tentang upaya pemekaran ini.

Sekarang, jika PEMEKARAN GAGAL ditinjau dari sudut target waktu  yang dijanjikan kepada masyarakat yaitu sebelum pemilu 2009 ’sudah harus diketok palu’. Polemik ini telah menimbulkan arus emosional dari semua orang yang ingin menikmati pemekaran tersebut secepatnya. Namun seketika terkulai dan terhempas tidak karuan karena TIDAK DIMEKARKAN oleh pemerintah Pusat.

Siapa jadi Tumbal Pemekaran ini?

1. Isu dana potongan gaji PNS, merupakan kesalahan fatal, jika hal itu terbukti maka permainan baru sudah dimulai. Tentu hal ini merupakan tindak pidana korupsi jika tidak bisa dibuktikan penggunaannya, bahkan proses pemotongannya seharusnya melalui persetujuan minimal sudah diundangkan/diperdakan.

2. Alur Dana Masyarakat yang menjadi donatur (Swadaya) selama ini, tentu menjadi panas untuk dimintai penjelasannya kepada pengguna dana tersebut. Siapa yang jadi TUMBAL?

3. Pembodohan selama ini siapapun pelakunya akan menanggung akibatnya secara psikologis, sebab masyarakat tidak dapat ditipu begitu saja, baik dana maupun informasi. Siapa tumbalnya?

Sebaiknya, siapapun, jangan umbar janji lagi, berjuang saja diam-diam sampai jadi dimekarkan agar tidak disalahkan nanti. Langkah selanjutnya kita akan tunggu “Manufer apa yang dilakukan oleh teman-teman” untuk menyelamatkan pemekaran ini. Banyak ide, banyak solusi dan jalan keluar, itu yang terbaik, saling menghormati untuk memberi warning.

Banyak larangan yang ditujukan kepada saya untuk tidak mengungkap kebenaran penundaan ini, karena akan merugikan oknum tertentu, katanya. Namun hari ini saya terbeban untuk harus mengatakan yang sebenarnya bahwa info terakhir upaya kelompok 15 sedang cari akal. Info ini semua demi masyarakat Nias Barat.

 

Salam

Redaksi