PRODUK MUNAS I PILAR NIAS BARAT SANGAT DEMOKRASI

Satu Kata “LUAR BIASA” jika sebuah organisasi seperti Pilar Nias Barat menghasilkan satu keputusan tertinggi secara demokrasi.

Pembahasan 15 RUU Dituda, Padahal DPD Baru Saja Ke Nias , Mengapa?

Pembahasan I5 RUU Pemekaran Ditunda
Senin, 25 Pebruari 2008 | 12:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemerintahan DPR batal membahas 14 Rancangan Undang Undang (RUU) Pemekaran Daerah dan 1 RUU Pembentukan Provinsi baru bersama pemerintah. “Tidak jadi karena DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tidak datang,” kata Wakil Ketua Komisi Sayuti Asyatri di Gedung DPR, Senin (25/02).

Tanpa kehadiran DPD, dia melanjutkan, pembahasan RUU menjadi tidak sah. Dalam Undang-undang Dasar Pasal 22D ayat (1) dan Undang-undang Susunan Kedudukan disebutkan pembahasan rancangan undang-undang pemekaran harus melibatkan DPR, DPD, serta Pemerintah. “Kehadiran DPD sifatnya wajib,” katanya.

Keempat belas kabupaten/kota yang akan dijadikan daerah pemekaran baru adalah Kabupaten Nias Utara dan Barat (Sumatera Utara), Kota Gunung Sitoli, dan Brastagi (Sumatera Utara), Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Pringsewu (Lampung), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kabupaten Sabu Raijua (NTT), Kabupaten Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Maibrat, dan Tambrauw (Papua Barat), Kabupaten Intan Jaya (Papua), serta Kabupaten Deiya (Papua). Sedangkan Tapanuli dibahas menjadi provinsi baru.

Ketua Komisi Pemerintahan EE Mangindaan mengatakan DPD tidak datang karena menginginkan pembahasan dilakukan setelah DPD menggelar rapat paripurna 6 Maret 2008 nanti. “Ada suratnya,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pihaknya tidak keberatan rapat pembahasan ditunda. Dwi Riyanto Agustiar

Berita dapat dibaca di http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/02/25/brk,20080225-118082,id.html

Sambutan Ketua Umum Pilar Nias Barat, Ir. Mustika Ranto Gulo

Sambutan Ketua Umum PILAR NIAS BARAT (PNB) pada Munas 1 di Gedung Menza Jl. Salemba raya Jakarta Pusat pada tanggal 23 Pebruari 2008.

Yaahowu fefu mbanuada Nias Barat, Pilar !!!!, Kokoh Nias Barat Maju untuk bersatu.

Puji Tuhan, karena kebaikanNya atas ridhoNya saya terpilih kembali menjadi Ketua Umum PNB periode 2008 s/d 2011. Hal ini bisa terjadi karena kesatuan dan kepercayaan bapak/ibu dan semua saudara2 saya di ruangan ini yang mewakili seluruh masyarakat Nias Barat se Indonesia.

PILAR NIAS BARAT, TETAP SOLIT DAN KOMPAK MENGHADAPI MUNAS

Jakarta, 18 Pebruari 2008,

Sejauh ini, PNB (Pilar Nias Barat) terlihat sangat solit dan kompak, bahkan rasa kekeluargaan sangat kental sekali dalm setiap persiapan para panitia. Kita wajib bersyukur akan hal ini karena Tuhan memberkati kita semua dan diberi hati yang arif dan bijaksana.

Mengenai persiapan Munas II ini hampir rampung dan finalisasinya PANITIA akan melaporkan kepada Pengurus Harian PNB besok hari tanggal 19 Pebruari 2007 bertempat di Kantor KADIN Jakarta, jam 16 WIB (jam 4 Sore), demikian informasi resmi dari Ketua Panitia Ir. Abisaloni Gulo, MM.

Hal lain, yang sangat penting adalah proses dan mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pengurus harian lainnya, agar lebih elegan dan bijaksana. Siapapun nantinya KETUA UMUM yang tampil akan bekerja untuk memajukan Nias Barat, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan hati masyaraka Nias Barat.

Demikianlah situasi terakhir mengenai kegiatan Pilar Nias Barat pada detik-detik menjelang MUNAS II. Tidak ada perecahan bahkan bursa Ketua Umum pun masih adem ayem.

Mari kita mendoakan para Panitia agar tetap ehat selalu, dan cuaca pada saat acara tetap baik. Tuhan memberkati kita semua, suarakan “kerinduan untuk bersatu”.

 

 

Berpegang Teguh Kepada Mekanisme Adalah Prinsip Membangun Sebuah Organisasi

Pesona sebuah orgnaisasi akan terlihat indah ketika sedang menampilkan diri sebagai “alat” yang baik untuk berinspirasi. Pesona itu menawan dan menjadi sebuah lukisan indah didinding yang siap dipandangin dan dinikmati oleh masyarakat. Namun sebaliknya jika penampilannya tidak menawan, maka orang akan meninggalkannya, mengapa? Karena sudah tidak menarik lagi, tidak ada pesona persatuan yang indah di dalamnya, hanya sebuah gong kebencian dan keegoisan yang tersisa.

Presiden Dalam Rapat Konsultasi dengan DPD-RI, Pemekaran Menimbulkan Banyak Masalah

Di Jakarta pada hari Jumat (25/1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat konsultasi dengan pimpinan DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), di Istana Negara.

Pemerintah Harus Observasi 12 Daerah Calon Otonom Baru

Senin, 11 Februari 2008

Pemerintah Harus Observasi 12 Daerah Calon Otonom Baru

Jakarta, hukumham.info– Pemerintah berkewajiban melakukan observasi ke lapangan dan kajian terhadap setiap usulan pembentukan daerah dan menjadi bahan sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto didampangi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Andi Mattalatta mengemukakan bahwa dari hasil observasi dan kajian ke lapangan, DPOD membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada presiden. Mardiyanto menjelaskan pemerintah masih memerlukan klarifikasi terhadap ke-12 daerah calon otonom baru. ”Pemerintah masih perlu melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan administratif yang dilanjutkan dengan observasi lapangan dan kajian,” ujar Mardiyanto saat menyampaikan pandangan dan pendapat pemerintah tehadap 12 rancangan undang-undang  (RUU) inisiatif DPR tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta (11/02). Mardiyanto mengatakan, pembahasan RUU ini dapat dilaksanakan setelah pemerintah melakukan klarifikasi persyaratan administrasi, observasi lapangan, dan kajian teknis. ”Ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama mengingat tahapan dan proses pembentukan 12 calon daerah otonom belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah,” jelas Mendagri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007,  ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan daerah. Pertama, usia penyelenggaraan pemerintah. Provinsi dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 tahun dan untuk kabupaten/kota usia penyelenggaraan mencapai batas minimal 7 tahun. Kedua, syarat administratif yang meliputi adanya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan Desa/Forum Kelurahan, adanya keputusan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Gubernur, dan rekomendasi Mendagri. Ketiga, syarat teknis, meliputi faktor-faktor  kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan, keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dua belas RUU inisiatif DPR tentang pembentukan daerah otonom baru adalah RUU tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan  pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Provinsi Sumatera Utara), pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu, pembentukan kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi), pembentukan Kabupaten Lombok Utara (Provinsi NTB). Selanjutnya, pembentukan Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah), pembentukan kabupaten Toraja Utara (Sulawesi Selatan), pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara), pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya dan pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), pembentukan Kabupaten Anambas (Provinsi Kepulauan Riau).***

dapat dibaca : http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=43

Siapa Gubernur Sumatera Utara 2008 yang berpihak kepada Rakyat Nias? (2)

Tulisan kami pertama pada tanggal 15 Oktober 2007 yang lalu; “Siapa Gubernur Sumatera Utara 2008 yang berpihak kepada Rakyat Nias? (1)”

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengulas kembali, bagaimana dan siapa gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang benar-benar berpihak kepada masyaraka Nias, baik yang masih tinggal di Nias maupun yang sudah merantau  di daratan Sumatera Utara tentunya.

KORAN MINGGUAN GAR@NSI BERMITRA DENGAN KETUA UMUM PNB

Kami sangat berterima kasih atas kerja sama yang baik dalam rangka membangun bangsa dan negara ini, teruama dalam kerangka membarantas korupsi baik di daerah maupun di seluruh daerah propinsi dan ibu kota Jakarta.

MUNAS PNB Dari Kita Untuk Kita, Masyarakat Nias Barat

Setelah beberapa hari mengharapakan masukan (input) maka telah terlihat betapa besar potensi Sumber Daya Manusia Nias Barat yang handal dan patut dibanggakan. Sekalipun masukan dan komentar dalam kolom “Bursa Ketua Umum Pilar Nias Barat” menghangat namun masih belum menyentuh esensi yang sesungguhnya. Kadang malu membacanya, itukah wajah kita yang sesungguhnya?

Jujur Secara Emosional Atau Pintar Mengelola Emosi

Tulisan ini terinspirasi dari sebuah Komentar “HULO DALAHO BANARO ZOLE”, seharusnya perilaku ini sudah tak laku lagi di zaman teknologi informasi sekarang ini. Kemiskinan di Nias dan daerah terpencil lainnya di Indonesia bukan semata-mata kemiskinan material, tetapi kemiskinan terbesar adalah ”KEMISKINAN MENGELOLA INFORMASI”.