Memahami Dengan Benar Tujuan Pemekaran

Ketua Umum Pilar Nias Barat

Oleh Ir. Mustika Ranto Gulo

Apa tujuan yang hakiki dari upaya Pemekaran Daerah, bukankah tujuan utamanya adalah OTONOMI yang berarti “berdiri sendiri”? Pertanyaannya adalah berapa lama suatu daerah bisa membenahi dirinya untuk menjadi otonom dan lepas dari beban Pemerintah Pusat?

Saya temukan 5 Tujuan yang relevan dengan Pemekaran Daerah :

1. Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteran Kepada Masyarakat

2. Memperkokoh Basis Ekonomi Rakyat

3. Mengatur Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat

4. Membuka Peluang dan Lapangan Pekerjaan

5. Memberikan Peluang Daerah Mendapatkan Investor Secara Langsung

Tulisan ini membutuhkan diskusi panjang dan masukan dari pendapat para pakar Otonomi Daerah, oleh karena itu saya mengajak para netters untuk memberi komentar yang bisa membangun opini dan membangun pemahaman yang sama. Seperti kita tahu, bahwa efek dari kegagalan daerah yang dimekarkan sekarang telah mengakibatkan antagonis pusat dengan daerah, daerah memaki-maki pusat (padahal orang daerah adalah orang yang dahulu berkuasa di pusat). Dengan demikian tercipta budaya tidak konsisten, karena ngawurnya tujuan di atas, sebab kenyataannya Penguasa Daerah hanya ingin berkuasa dengan kepentingan merengut uang yang banyak.

Dalam kaitannya dengan demokratisasi ekonomi rakyat, maka ekonomi rakyat adalah ekonomi lokal yang menguntungkan masyarakat lokal artinya harus ada nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang tertinggal di daerah. Dengan demikian dalam rangka mengembangkan ekonomi rakyat harus ada kesadaran dari pemerintah pusat untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di daerah karena pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi sendiri sehubungan sudah terlalu lama ditekan.

Menurut Bapak Prof. Dr. Selo Soemardjan, pakar otonomi mengatakan bahwa “dengan adanya otonomi daerah harus menjadikan rakyat semakin kopen. Di sini terlihat semakin pentingnya hubungan antara daerah dengan pusat (bukan berarti sentralisme) karena ekonomi lokal tidak dapat berkembang di daerah saja tetapi harus berkembang menjadi ekonomi nasional, regional maupun internasional. Sehingga yang menjadi batas dalam kebudayaan adalah kekeluargaan tetapi dalam ekonomi adalah keunggulan komparatif dan skala ekonomi. Sekarang ekonomi rakyat kocar-kacir karena terjadi isolasisme dan eksklusifisme dari pemerintah daerah, sehingga kerja sama antar pemerintah daerah tidak terjadi karena daerah melihat batas-batas daerah secara vertical”.

Kesempatan Pemekaran Nias menjadi Nias Barat, Nias Utara dan Kota G Sitoli, merupakan jawaban dalam rangka memberikan Pelayanan dan Kesejahteraan bagi masyarakat. (MRG)

About these ads

22 pemikiran pada “Memahami Dengan Benar Tujuan Pemekaran

  1. Ping balik: realita orang ga punya uang. he………………. » Blog Archive » bahaya keseringan kewarnet

  2. Selamat Pagi,
    Kalau saya analisa, bahwa seakan-akan kita (Nias) telah menaruh beban kepada Sdr. Mustika Ranto Gulo untuk mengurus pemekaran. Dalam presepsi saya, bahwa “KITA” masyarakat Nias seharusnya berjuang dan memberikan masukan yang memotivasi orang ini bekerja. Saya sangat kecewa, kalau kita-kita ini tidak menghormati rambu-rambu etika bermasyarakat lagi. Untuk apa kita memaki orang tuanya yang nota bene sudah meninggal dan mengata-ngatai yang bersangkutan.
    Sdrku, saya harap, cukuplah, sebab kita kenal sdr. Ranto Gulo ini telah memberi banyak sumbangsih dan dia juga selaku hamba Tuhan, tidaklah baik kita menghardiknya dgn cara-cara org kampung. Saya bukan membela, tetapi kepada siapapun, wajar kita menghormati orang yang sudah berjasa. Orang Nias barat yang mundar mandir di DPR RI tidak ada, saya lihat ada Ranto Gulo memburu informasi pemekaran di sana. Jadi, kita salah kaprah, semoga beliau terhibur atas komentar saya ini. sebaiknya beliau segera memberi rekasi juga.

    Posisi dimana pak Ranto Gulo?
    Please dibalas ya, pak.
    Salom pak, Sabar ya.
    Lius Ndruru.

  3. Setuju dengan teman-teman semua, seharusnya kita bersukur ada forum untuk diskusi an alat berjuang untuk Nias Barat, malah saling menghujat. Pak Moderator pergi lagi, kami akan meminta password untuk menghapus komentar miring dan tak becus tersebut.

    Tuhan memberkati kita semua, maju terus.
    Redaksi
    TG

  4. Mohon Pesan #15 dihapus saja pak.

    Tolong dikontrol perkembangan situs ini, pak moderator. Sayang semua orang khan baca, bukan kita saja

    trims

  5. Apakan anda – anda harus dicambuk baru mau bekerja ya? pertanyaan itu, membuat saya geli melihat komentar di situs kita ini, Pak Ranto yg baik, apakah anda harus dicambuk baru mau bekerja untuk Nias barat? Kalau nggak mau, yah sudahlah bubarkan PILAR NIAS BARATmu itu.

    Kami bermaksud demikian…..amin

  6. Website gratisan ini, tak banyak mencerahkan pembaca, kayaknya si Ranto yang ambisi jadi ketua Pilar Nias Barat, woyo-woyo juga….NAFSU BESAR….KEMAMPUAN TAK ADA…he.ini kenyataan lho.

    Pilar apa kegiatannya sekarang ???????????????? orang mau tanya informasi KNB, jawabnya tak tau……….trus, kamu Ranto sbg ketua Pilar, taunya apa ?????????????? dasar woyo-woyo.

    Sudahlah Si Ranto sama si Luter sama saja woyo-woyo dan besar mulut doang. Mundur kalian sbg ketua Pilar dan BPP KNB. Berikan kepada yang mau dan mampu mengurus kerja yang mulia ini.

    Klo kalian tetap bertahan, kita lihat saja hasilnya pasti woyo-woyo………………………!!!!

  7. Selamat kepada bung Ranto yang sudah kembali dari luar kota. Semoga sukses tugas dinas luar kotanya.

    Usulan saya agar redaksi/moderator menghapus tentang tanggapan-tanggapan yang sifatnya pribadi & negatif.

    Shalom,
    Ama Niso Gulö
    HP.: 0815 1424 8880

  8. Semalat Siang
    Lima hari kami tinggalkan Web Gratisan Kita ini, pendapat dan komentar sangat luar biasa. Ada yang sangat positif ada juga yang memaki-maki saya. Namun, semua untuk kemuliaan Tuhan, karena saya menjadi lebih hati-hati dan mengoreksi diri sendiri.
    1. Sdr. Yang menulis bahwa “Ranto ono Nama Wati”, salah besar saya bukan keturunan Ama Wati. Orang tua saya sangat berjasa untuk Nias Barat, semua orang di Nias Barat tahu, Saya bangga kepada Ayahnda sebagai hamba Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi, tulisan anda tidak mengenai diri saya. Tuhan senantiasa memberkati anda.
    2. Tulisan kami sama sekali tidak ada provokasi apapun, coba di baca satu-persatu, justru situs gratisan ini sebagai FORUM KITA BERSAMA. Bagi anda yang suka protes-protes, maki-maki tempat anda seharusnya di Warung Tuak saja. hehehehe.
    3. Khusus, Tulisan redaksi yang menanggapi Komentar Bapak J Mendrofa tentang dana pemekaran 3 Milyar, saya harap tidak usah diperpanjang pembicaraab dan masalah itu. Saya sendiri belum pernah dengar issue tersebut sebagai bagian dari pemekaran. Prinsip Perjuangan, janganlah terlibat KKN, bahaya sekali akibatnya.
    4. Bapak Ama Yosua, kalau saya ke Medan, kita harus bertemu, salam Untuk Abang Frans Bate’e (ama koko).
    5. Komentar Ibu Noni Telaumbanua, mengenai Peta, sangat bagus sekali, kami sangat berterima kasih untuk ibu “sumbangsih seperti ini yang kami harapkan, kiranya Tuhan memberkati Ibu dimana pun berada. Salam Sukses

    PERJUANGAN NIAS BARAT, ADALAH PERJUANGAN KITA, MILIK KITA, UNTUK KITA, BUKAN MILIK SESORANG PRIBADI. JADI, KALAU ADA YANG KLAIM BAHWA PERJUANGAN INI MILIK PRIBADI, DIA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BESAR. MARI BERSATU, TIDAK ADA GUNANYA BERBANTAH-BANTAH. LAKUKAN YANG TERBAIK……!

    MAJU NIAS BARAT.

  9. Yaahowu
    Mendirikan Nias Barat menjadi Kabupaten baru bukan semudah membalikkan telapak tangan akan tetapi kita harur mendukung dengan segenap kekuatan, segenap jiwa,segenap akal budi dan doa. Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana cara untuk membangun ekonomi rakyat sehingga masyarakat Nias barat makmur dan sejahtra didalam bingkai Kab Nias barat.
    Untuk pak Ir. Mustika Ranto
    Selamat berjuang untuk Nias Barat
    GBU
    Ama Yosua Gulo
    Penyiar RRI Medan acara Yaahowu Ono Niha mail amayosua@yahoo.co.id

  10. Maaf Koreksi pada kalimat :
    Pendekatan persuasih kepada masyarakat tidak ada (Persuasive Approach). Mengambil hati masyarakat dengan cara membayar sejumlah uang. Bukan dalam bentuk investasi sehingga bisa memberi efek kesejahteraan kepada masyarakat itu sendiri.

    seharusnya:
    Pendekatan persuasih kepada masyarakat tidak ada (Persuasive Approach). Seharusnya para pejabat, jangan mengambil hati masyarakat dengan cara membayar sejumlah uang (shortcut), pada saat membutuhkan dukungan, seperti pada pilkada yang lalu. Mereka mengambil hati masyarakat bukan dalam bentuk investasi pembangunan (longterm) sehingga bisa memberi efek kesejahteraan kepada masyarakat itu sendiri.

    maaf pak moderator, semoga dapat dipahami.
    yaahowu fefu

  11. Orientasi kepemiminan di Nias masih berputar pada birokrat sehingga esensinya bukan melayani masyarakat. Malah sebaliknya, masyarakat yang melayani mereka (oknum Pejabat)jika berkunjung ke daerah. Nah, penyuluhan pun tidak pernah sampai pada tujuan yg sesungguhnya, karena apa? Petugas menganggap dirinya pejabat.

    Saya setuju apa yang ditulis “SIBAYAGU” Postinus Gulo, dari bandung, merupakan koreksi bagi kita dan para pejabat Nias.

    Pendekatan persuasih kepada masyarakat tidak ada (Persuasive Approach). Mengambil hati masyarakat dengan cara membayar sejumlah uang. Bukan dalam bentuk investasi sehingga bisa memberi efek kesejahteraan kepada masyarakat itu sendiri.

    Semoga menambah perbendaharaan kata dalam masukkan ini kepada masyarakat Nias di Pulau Nias yang kita cintai.

    Kepada Pak Moderator, lima alasan tersebut sudah tepat, namun kalau bisa saya tambahkan satu (sindiran saja) memberi peluang untuk lahan korupisi … jika kita belum bertobat. Hehehe.. santai saja.

    ya’ahowu fefu
    Lius Nduru

  12. Kegagalan saat ini bukan harga mati buat Nias Barat, masih ada kesempatan untuk berbenah dan memperbaiki diri. Jadikanlah kegagalan ini, awal dari keberhasilan dimasa yang akan datang.

    Kegagalan sangat identik dengan ketidakmampuan, namun kegagalan juga bisa memberikan motifasi kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Sehingga nantinya kita bisa dinyatakan layak dan siap menerima Pemekaran tanpa tabrak-tubruk. (tidak tahu apa yang mesti dilakukan)

    Untuk itu kita dituntut koreksi diri, sadar diri, lebih berhati-hati menyikapi keadaan, dan tidak dibayang-bayangi oleh ambisi pribadi yang belum jelas.

    Potensi putra-i Nias Barat sebenarnya sangat bisa diandalkan untuk perjuangan ini, tetapi kita lupa bahwa dasar perjuangan pemekaran ini, sebenarnya belum kita fahami, dan hanya mengandalkan semangat buta individual semata, yang jelas-jelas meragukan semua pihak.

    Kita tidak perlu sedih atau terlalu menyalahkan siapapun bila pemekaran ini tertunda, tetapi kita harus berjiwa besar dan sadar bahwa :

    “SEGALA SESUATU ADA WAKTUNYA”
    “KEGAGALAN ADALAH KEBERHASILAN YANG TERTUNDA”

    Terima kasih
    Firman Hia
    A.Gaby

  13. Kegagalan saat ini bukan harga mati buat Nias Barat, masih ada kesempatan untuk berbenah dan memperbaiki diri. Jadikanlah kegagalan ini, awal dari keberhasilan dimasa yang akan datang.

    Kegagalan sangat identik dengan ketidakmampuan, namun kegagalan juga bisa memberikan motifasi kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Sehingga nantinya kita bisa dinyatakan layak dan siap menerima Pemekaran tanpa tabrak-tubruk. (tidak tahu apa yang mestilakukan)

    Untuk itu kita dituntut koreksi diri, sadar diri, lebih berhati-hati menyikapi keadaan, dan tidak dibayang-bayangi oleh ambisi pribadi yang belum jelas.

    Potensi putra-i Nias Barat sebenarnya sangat bisa diandalkan untuk perjuangan ini, tetapi kita lupa bahwa dasar perjuangan pemekaran ini, sebenarnya belum kita fahami, dan hanya mengandalkan semangat buta individual semata, yang jelas-jelas meragukan semua pihak.

    Kita tidak perlu sedih atau terlalu menyalahkan siapapun bila pemekaran ini tertunda, tetapi kita harus berjiwa besar dan sadar bahwa :

    “SEGALA SESUATU ADA WAKTUNYA”
    “KEGAGALAN ADALAH KEBERHASILAN YANG TERTUNDA”

    Terima kasih
    Firman Hia
    A.Gaby

  14. Saya melihat bahwa gagalnya Pemekaran Daerah (Otonomi Daerah) dari cita-cita ideal, disebabkan oleh:

    1. Kurang mampu me-manage problem internal daerah. Dan solusi urgen belum mampu dilihat secara visioner, strategis dan profetis. Sehingga masalah urgen dianggap sebagai masalah nomor dua.
    2. Para politisi dan stakeholders daerah masih belum mampu menjadi pemimpin ideal. Ada kalimat yang seharusnya dipikirkan: jangan bicara tentang kesejahteraan, keadilan jika kesejahteraan dan keadilan, kita tidak tahu apa arti sebenarnya.
    3. Tidak diubahnya mentalitas kuno. Selama ini, kebanyakan dari kita, bangsa Indonesia, hanya mengutamakan pemekaran fisikal, kuantitas, tetapi sering menyepelekan “pemekaran” (baca: perubahan) dalam segi kualitas-mentalitas.
    4. Para pemimpin daerah belum mampu bekerja sama secara persuasif-harmonis dan cooperatif dengan semua elemen masyarakat dan aparatur pemerintah (horizontal-vertikal).
    5. Hanya memekarkan daerah tetapi belum mampu me-manage-nya.
    6. Belum siapnya suatu daerah mengikuti perkembangan zaman (modernitas).
    7. Visi-misi pemimpin daerah tidak relevan dengan kondisi-empirik daerah itu sendiri (sumber daya daerah itu sendiri).
    8. Pemimpin belum mampu turun ke “bawah”.

    Jadi, kelima Tujuan Pemekaran Daerah sebagaimana diuaraikan oleh Ir. Mustika Ranto Gulö, sangat ideal dan relevan. Pertanyaannya: mampukan pemimpin daerah mengaktualisasikan kelima tujuan tersebut? Atau apakah Pemimpin daerah sudah mengimplementasikan kelima tujuan tersebut ke tataran praktis, sehingga ia tidak tinggal slogan atau teori? Mari kita merenungkan dan menjawabnya!

    Ya’ahowu

  15. Kompas.co.id

    Jakarta, Kompas – DPR dan pemerintah hampir merampungkan pembahasan enam rancangan undang-undang pembentukan daerah baru. Sebelumnya, Presiden menurunkan amanat presiden untuk membahas 16 calon daerah baru. Namun, dalam perjalanan pembahasan pemerintah dan DPR, hanya delapan daerah yang dibahas. Selanjutnya dua daerah tidak dibahas karena belum ada kepastian batas wilayah dan ibu kota, yaitu calon Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.

    Enam calon daerah yang pembahasan RUU-nya hampir selesai adalah Kota Serang (Jawa Barat), Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), Kabupaten Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Tana Tidung (Kalimantan Timur), Kota Tual (Maluku), dan Kabupaten Pesawaran (Lampung).

    Anggota Komisi II DPR, Saifullah Ma’shum (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur V), yang dihubungi Kompas, Minggu (1/7), mengatakan tim perumus telah menyelesaikan pembahasan dan sekarang tim sinkronisasi yang bekerja. “Setelah itu masuk ke Komisi II. Mudah-mudahan bisa diusulkan dalam sidang paripurna berikutnya,” katanya.

    Mengenai calon Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas, Saifullah mengungkapkan sebenarnya pemerintah telah mengklarifikasi persyaratan yang harus dipenuhi kedua calon daerah baru itu. Namun, berbagai opsi dan tarik-menarik di daerah membuat pemerintah dan DPR belum bisa membuat keputusan. “Sebenarnya, daerah sudah menyerahkan keputusan di pusat, tetapi kami tidak berani. Pemerintah juga sudah menyatakan tak akan gegabah,” ujarnya.

    Masalah lainnya, menurut Saifullah, adalah pembentukan Kota Tual. Pada saat pembahasan di tim perumus, katanya, datang surat Bupati Maluku Tenggara yang menyatakan keberatannya terhadap pemekaran Kota Tual, dengan alasan rekomendasi yang diberikan DPRD Maluku Tenggara tidak berdasarkan keputusan rapat paripurna. Untuk itu, pemekaran Kota Tual diminta ditunda. “Saya belum tahu apakah ini nanti dianggap tidak ada masalah atau bermasalah, apalagi ini pembahasannya sudah jauh. Kami masih tunggu lagi di Komisi II,” ungkapnya.

    Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang menambahkan, pemerintah dan Komisi II sepakat memperjelas berbagai aspek, seperti batas wilayah, cakupan wilayah, penetapan ibu kota, serta komitmen dari daerah induk dan provinsi untuk membantu daerah otonom baru. “Pemerintah mempunyai komitmen tinggi untuk secara cermat dan tidak terburu-buru dalam memekarkan suatu daerah otonom baru,” katanya menegaskan.

    Saut Situmorang menyatakan, pemekaran daerah yang cermat penting dilakukan apalagi jika dihubungkan dengan Pemilihan Umum 2009. (SIE)

    Ref:http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/Politikhukum/3646297.htm

  16. Saudara2, BACA KOMPAS HARI INI HALAMAN 3 Sebagai bukti bahwa NIAS BARAT Tidak ikut dalam paket pemekaran
    Lalu bagaimana dgn SMS yang lalu yang mengatakan Nias Barat sdh masuk ke Paripurna ?

    Tuhan Tolong Perjuangan Kami ini…!
    Redaksi

  17. Satu hal yg paling penting sebagai dasar menuju ke 5 point itu adalah: Mendorong pembangunan infrastructure terutama transportasi dan fasilitas umum. Tanpa dimulai dari itu, maka usaha lainnya akan “lemas” sendiri. Jadi, pemekaran wilayah itu jika jelas arah apa yang akan dicapai, langkah-langkahnya terencana dan systematis, sudah dianalisa faktor pendorong dan penghambat dan konsep solusinya….. MAJU…!

  18. Salam Sukses Semua ONO NIHA

    Trims untuk Pak Elman Zai, Pak Ama Sosi, Pak Ama Niso, Adek Martinus Halawa, atas semua komentar yang begitu bagus dan menjadi masukkan kepada kita semua.

    Terima Kasih Pak Initial DoroHia, Pak Hezekieli, mudah-mudahan dimasa yang akan datang kita bisa copy darat sehingga clar semua persoalan kita termasuk Nias Barat yang lagi hangat sekarang. Tuhan Memberkati semua.

    Masukkan informasi dari Bapak Ama Niso, sangat bagus untuk disimak, dari sisi kami redaksi informasi ini sangat bagus sekali. nilah yang memotivasi kita agar hati2 sekali dalam perjuangan mewujudkan Nias Barat.

    Salam hangat sekali lagi…Ya’ahowu!

  19. Ytk. Bp. Ama Maya Gulo & talifuso fefu,

    Ya’ahowu ! Judul artikel yang talifusogu Bp. Ama Maya Gulo sharingkan kepada kita sangat baik, dimana artikel di atas memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua tentang tujuan pemekaran.
    Pada kesempatan ini saya sharingkan juga tentang artikel yang pernah saya baca sbb:

    07 Mei 2007 15:36:23

    Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebatas Slogan

    Sumber : Republika online

    Jakarta-RoL– Sejumlah politisi dan ekonom menilai pelaksanaan otonomi daerah dalam enam atau tujuh tahun terakhir ini masih sebatas slogan dan bahkan ada kecenderungan untuk kembali ke sistem yang sentralistis seperti sebelumnya.

    Hal itu dikemukakan anggota DPR dari F-PAN Drajat Wibowo, Wakil Ketua DPD Irman Gusman dan ekonom Faisal Basri saat berbicara dalam peluncuran empat buku panduan “Pembangunan Ekonomi Lokal di Era Desentralisasi” di Jakarta, Senin.

    Menurut Drajat, saat ini pemerintah pusat justru banyak melahirkan peraturan perundang-undangan yang justru menghambat terobosan-terobosan kreatif yang dilakukan Pemda. “Bahkan ada kecenderungan pemerintahan sekarang ini untuk mengembalikan pola-pola pemerintahan yang sentralistis,” katanya.

    Drajat kemudian mengungkapkan adanya fenomena bahwa banyak pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Depdagri yang bisa dengan mudah mementahkan berbagai inisiatif atau terobosan Pemda yang diajukan ke Depdagri untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilaksanakan.

    Contoh lainnya adalah ketika daerah mengajukan permohonan ijin ke Depkeu agar dapat meminjam dana dari luar negeri, proses persetujuan itu sedemikian berbelit dan menyulitkan. “Sementara pemerintah pusat ”seenak udelnya” saja jika meminta persetujuan DPR untuk mengajukan utang luar negerinya. Tidak jarang permohonan ijin itu hanya dengan selembar kertas pemberitahuan saja,” kata Drajat yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu.

    Lebih lanjut Drajat mengungkapkan keberadaan PP No 65/2001 tentang Pajak Daerah merupakan contoh kongkrit betapa Jakarta belum rela memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur urusannya sendiri.

    Dalam PP tersebut berbagai aspek terkait penentuan pajak, seperti obyek pajak, tarif pajak atau wajib pajak diatur sepenuhnya oleh pusat dan daerah tinggal mengikuti semua ketentuan yang telah digariskan tersebut.

    “Semua aspek sudah diatur dan hampir-hampir ruang gerak bagi Pemda tidak ada lagi. Akibatnya banyak Pemda yang akhirnya membuat inovasi kebijakan yang aneh-aneh dan akhirnya semua menjadi kontra produktif,” katanya.

    Senada dengan Drajat Wibowo, Irman Gusman mengakui masih banyaknya produk-produk kebijakan yang mengarah pada upaya-upaya mengembalikan kewenangan secara sentralistis. Ditegaskannya bahwa persoalan utama tersendatnya pelaksanaan otonomi daerah tersebut bukan di daerah melainkan di tingkat pusat sendiri.

    Secara khusus Irman menyindir DPR sebagai salah satu pihak yang tidak ikhlas dalam komitmen melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi ini. “Mereka (DPR) yang membuat UU dan pastinya semuanya bisa didesain agar tetap memberikan keuntungan kepada pemerintah pusat di Jakarta,” katanya.

    Menurut Irman, daerah lebih tahu untuk mengurus kebutuhan mereka sendiri dan Jakarta sebaiknya hanya berkonsentrasi mengurus hal-hal tertentu seperti masalah pertahanan dan luar negeri saja.

    Sementara itu Faisal Basri menyebut, otonomi daerah di Indonesia adalah yang paling bobrok pelaksanaannya di dunia. Pemerintah pusat, kata ekonom itu, tidak memberikan apa-apa kepada pemerintah daerah kecuali otonomi politik sebagai pemanis belaka.

    Menurut dia, dalam pelaksanaan otonomi daerah itu idealnya mampu memunculkan basis-basis pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga berharap agar daerah tidak lagi bergantung kepadanya serta munculnya iklim saling bersaing antar daerah dalam menjual produknya masing-masing.

    Buku Panduan
    Terkait dengan berbagai problematika era desentralisasi itu, dua lembaga Jerman, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) menerbitkan buku panduan “Pembangunan Ekonomi Lokal di Era Desentralisasi” yang terdiri dari empat seri buku.

    Buku-buku tersebut menyajikan berbagai informasi dan pengalaman praktis untuk kalangan parlemen ditingkat provinsi dan kabupaten serta para penasehat lokal mengenai pengembangan dan penguatan ekonomi serta pemerintahan daerah. Informasi-informasi itu dirangkum kedalam empat seri buku berjudul “Iklim Investasi Daerah”, “Ekonomi Partisipasi”, Regional Marketing” dan “Akses Keuangan UMKM (usaha menengah, kecil dan mikro)”.

    Tidak hanya memotret, seri buku tersebut juga memberi panduan untuk menata dan meluruskan bagaimana desentralisasi itu seharusnya dilakukan dengan mengambil dua lokasi percontohan, yakni di Solo (Jateng) dan Makassar (Sulsel). Melalui dua contoh itu digambarkan bagaimana daerah seharusnya menjadi ramah investor atau Pemda sebagai ujung tombak otonomi daerah lebih baik membangun iklim investasi dari pada melakukan investasi.

    Selain itu, dalam seri buku tersebut juga diperkenalkan konsep pembangunan kawasan investasi berpola cluster seperti yang digunakan Amerika. Konsep tersebut terbukti efektif dalam membangun jaringan dan pengembangan investasi dibandingkan dengan pola berpencar. antara/mim

  20. Nias sekarang ini masih belum bisa otonomi karena penghasilan daerah belum bisa membiayai kebutuhannya sendiri. Penghasilan atau pendapatan daerah saja belum bisa menutup gaji pegawai negeri di daerah ini. Bagaimana kita bisa menuju daerah yang Otonomi.

    Sehingga kalau Nias menjadi 5 kabupaten (1) Nias Induk, (2) Nias Barat, (3) Nias Utara, (4) Nias Selatan dan (5) Kotamadya Gunung Sitoli. Tentunya melipatgandakan 5 kali biaya kehidupan pemerintah daerah. Jadi, wajar saja kalau ada anggota DPR RI yang meragukan ide ini, karena belajar dari pengalaman dari daerah lain. Karena sampai saat ini pun belum ada daerah yang benar-benar bisa mandiri tanpa bantuan keuangan dari daerah pusat, minimal ada perimbangan dari sisi pendapatan.

    Kita tidak usah kecil hati, kalau dicibir orang semua langkah-langkah politik Pemimpin Nias saat ini. Disisi lain kita memang membutuhkan Pelayanan Masyarakat. namun, konsekwensinya adalah BIAYA.

    Jadi, ide kami dari awal agar di nias Barat itu, dibuka saja perwakilan pemerintah sementara agar masyarakat Nias barat bisa dilayani oleh pemerintah.

    Apa itu mungkin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s