niasbaratAneh tapi nyata
Seorang Pemimpin menyatakan penilaiannya terhadap Aparat Nias kurang mampu, namun tidak ada konsekwensinya berupa punishment (hukuman bagi mereka).
| Kompas, Jumat, 01 April 2005 |
| Presiden Mengakui Penanganan Nias Lambat * Statusnya Bencana Daerah Gunung Sitoli, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara, untuk melihat secara langsung dampak bencana gempa berkekuatan 8,7 pada skala Richter yang terjadi Senin tengah malam lalu, Kamis (31/3) kemarin, mengakui keterlambatan penanganan bencana di daerah itu. Hal tersebut, katanya, disebabkan ketidaksiapan aparat setempat dan kerusakan infrastruktur wilayah. “Saya akui penanganan bencana sedikit terlambat. Penyebabnya beberapa faktor, antara lain, ketidaksiapan aparat pemerintah setempat. Pemimpin daerah, misalnya, tidak ada di tempat saat kejadian sehingga koordinasi penanganan pascagempa tidak terorganisasi. Di sisi lain harus dimaklumi jika gempa mengakibatkan kerusakan parah pada fasilitas pelabuhan, bandara, dan jalur jalan yang merupakan kunci utama pendistribusian bantuan,” kata Presiden di depan para wartawan di Kompleks Kodim Nias di Gunung Sitoli. Presiden menetapkan bencana yang menimpa Kabupaten Nias, Pulau Simeulue, dan sebagian daerah Sumatera Utara lainnya, termasuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bencana daerah. Penetapan ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan Presiden setelah berkeliling di sekitar kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Menurut Presiden, berdasarkan perhitungan dampak bencana, termasuk banyaknya korban jiwa, kerugian materiil berupa kerusakan bangunan infrastruktur, prasarana umum, dan perumahan warga, pascagempa dapat ditangani langsung di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Gubernur Sumut Rizal Nurdin menjadi koordinator tanggap darurat bencana Nias, yang resmi ditetapkan sebagai bencana daerah oleh Presiden kemarin. Dibantu Rp 4 miliar Untuk mengatasi bencana gempa ini, pemerintah pusat memberikan bantuan Rp 4 miliar kepada Gubernur Sumut. Dana itu diharapkan segera dialokasikan untuk penanganan bencana di wilayah tersebut. Bantuan keuangan itu difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan obat-obatan yang hingga tiga hari pascabencana masih sangat minim. Presiden menekankan, tidak akan ada ampun bagi oknum maupun pihak-pihak yang terbukti melakukan korupsi terhadap segala bentuk bantuan yang disalurkan. Beberapa menteri negara yang tergabung dalam rombongan presiden menegaskan komitmennya untuk tetap membantu penanganan bencana meski peristiwa kali ini bukan bencana nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, persediaan bahan bakar minyak (BBM) masih tersedia di depo Pertamina dan mencukupi untuk kebutuhan 23 hari ke depan. Empat depo penampungan BBM tidak mengalami kerusakan. Seiring dengan makin membaiknya jalur distribusi, pasokan bensin, solar, dan avtur diharapkan lancar dalam dua-tiga hari ke depan. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan para korban di Nias kini masih tersedia 220 ton beras. Ada juga 360 ton beras yang sekarang ini dalam perjalanan menuju Nias. Meski menyatakan masih banyak stok bahan makanan, Bachtiar mengakui, berbagai bahan bantuan tersebut sulit mencapai sasaran karena terbentur oleh tidak adanya sarana dan prasarana penyaluran ke pelosok yang tersebar pada 14 kecamatan di Nias. Studi banding Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab-yang juga Ketua Harian Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP)-menyebutkan, pemerintah menyadari betapa rapuh dan lemahnya Bakornas PBP dalam melaksanakan tugas kedaruratan sesuai dengan perannya ketika menghadapi bencana alam. Untuk itu, pemerintah berencana memperkuat Bakornas dengan pertama-tama membentuk tim untuk studi banding guna menyerap dan mengambil pengalaman negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Perancis, yang memiliki badan penanggulangan bencana. “Untuk memperkuat Bakornas, kita akan bentuk tim untuk mengambil pengalaman-pengalaman negara-negara maju dalam menangani bencana ini, seperti Amerika Serikat dan Perancis. Nanti tim ini akan studi banding beneran, bukan main- mainan. Kita akan dengar dan gali pengalaman mereka, lantas disesuaikan dengan kondisi kita, khususnya kondisi anggaran,” ujar Alwi seusai menghadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres. Alwi datang menghadap Wapres setelah kembali dari perjalanan beberapa hari ke Qatar mengantar surat Presiden Yudhoyono untuk Emir Qatar, melalui Menteri Luar Negeri Qatar. Rencananya Alwi akan berbicara dalam konferensi demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Qatar. Karena gempa bumi di pantai barat Sumatera, Alwi membatalkan rencana itu dan pulang ke Indonesia lebih awal. Setelah melaporkan perjalanannya ke Qatar, bersama Wapres, Alwi berbicara mengenai bagaimana upaya memperkuat Bakornas PBP dalam hal personel, peralatan, anggaran, dan hal-hal khusus yang menyangkut tanggap darurat. Menurut Alwi, setelah melakukan studi banding, yang kemudian harus dipenuhi adalah penambahan personel yang tangguh dan peralatan yang memadai. Mengenai pengorganisasian bencana, katanya, tidak terlalu sulit dibangun. Mengenai perkuatan personel, Bakornas PBP harus memiliki personel yang siap dan layak pakai, seperti Garda Nasional yang dimiliki negara-negara maju. Personel itu, lanjut Alwi, akan dilatih seperti tentara sehingga siap diterjunkan pada saat-saat dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. “Dengan demikian, kita tidak perlu mengganggu TNI. TNI itu biar di belakang saja, kecuali bencana besar seperti di Aceh. Untuk Nias, umpamanya, tidak perlu TNI dilibatkan secara masif karena kita sudah punya orang yang punya kemampuan tinggi. Ini harus kita persiapkan,” ujarnya. (NEL/AIK/DNU/INU/HAR/MAR) |
